Undang – undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : “tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah … Baca Selengkapnya Undang – undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

1. Ukuran dan tingkat olahan a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (surfaced four side) yang termasuk  HS.4407: Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga  permukaannya menjadi rata dan halus. – berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih  dari 10.000 mm2. – berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang  tidak … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat; b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja; c. bahwa … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 6 – 10

Pasal 1 – 5 Pasal 6 (1) Selain harus memenuhi kriteria teknis sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Produk Industri  Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (2) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi  atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  Surveyor … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 6 – 10

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 – 5

Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha untukmendukung efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dan untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian, perlu melakukan penyederhanaan perijinan ekspor produk industri kehutanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 – 5

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Bab 6 – 9

Bab VI Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 11 (1) Penilaian K3 di Fasyankes dilakukan untuk evaluasi penyelenggaraan K3 di Fasyankes. (2) Penilaian K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal. (3) Penilaian internal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Bab 6 – 9

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Bab 1 – 5

Menimbang : a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan kondisi fasilitas pelayanan … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Bab 1 – 5

Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19))

A. Latar Belakang Pemerintah telah menetapkan kondisi pandemik Covid-19 dan ditangani secara sistematis menurut ketentuan dan pedoman pemerintah. Dalam penanganan Covid 19 diperlukan berbagai sarana kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri). alat dan sampel laboratorium, yang stelah digunakan merupakan Limbah B3 sekaligus untuk infeksius (A337-1), sehingga perlu dikelola sebagai Limbah B3 sekaligus untuk mengendalikan, mencegah … Baca Selengkapnya Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19))

Open chat
1
Hai, ada yang bisa kami bantu?
Powered by