TOP 5 Global Polusi Udara!!!
Polusi udara telah menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini. Dari kota metropolitan hingga daerah pedesaan, kita semakin terpapar polutan udara yang dapat membahayakan kesehatan dan mengancam kelestarian lingkungan. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang semakin mendapatkan perhatian global karena dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Polusi udara terjadi ketika kualitas udara terganggu oleh campuran berbagai zat berbahaya, seperti partikulat, bahan kimia, dan gas buang industri.
Akhir-akhir ini sedang ramai perbincangan mengenai kualitas udara di Indonesia khususnya di Jakarta yang berada pada kategori tidak sehat dengan skor 159 (15/8, 12.15 WIB), dengan skor tersebut membuat Indonesia menjadi top 5 global kota besar paling berpolusi menurut iqair.com. Hal ini merupakan kualitas udara yang paling buruk di Indonesia disaat yang sama Indonesia memasuki musim kemarau dan munculnya El Nino.
Salah satu Chef ternama Indonesia yaitu Renata Moeloek memberikan pernyataan mengenai polusi yang terjadi di Jakarta, bukan hanya pada saat ini namun beberapakali Jakarta memiliki AQI yang berkategori tidak sehat.
“Kalau di Jakarta karena musim kemarau banyak ladang-ladang yang dibakar jadi banyak asap yang mengambang” kata Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/8).
Asap pembakaran dari ladang tersebut menjadi salah satu penyumbang penumpukan polusi sehingga membuat polusi semakin bertambah dan berada pada atmosfer. Di samping itu, sektor transportasi menyumbang polusi terbanyak yaitu sekitar 44% polusi yang dihasilkan. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Reliantoro menyebutkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbanyak di Indonesia “Sektor transportasi menjadi penyumbang sumber emisi terbanyak di Indonesia, 44% emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor. Kita harus bersinergi untuk menanggulanginya”
Meskipun menurut data Kementerian LHK transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar, menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, pemerintah juga perlu memperhatikan kawasan industri yang menjadi penyumbang 31% dari polusi udara berdasarkan data inventarisasi KLHK.
Apa hubungannya dengan El Nino?
El Nino merupakan fenomena pemanasan muka air laut di Samudera Pasifik yang berdampak pada penurunan curah hujan global, termasuk di Indonesia. Data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap El Nino masuk dalam tahap moderat. Hal itu ditandai lewat Southern Oscillation Index (SOI) yang mencapai -13.6; dan Indeks NINO 3.4 yang mencapai +1.04, yang berarti tidak signifikan. Saat hujan makin jarang, Edvin mengungkap wet deposition alias proses penting untuk menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer jadi hilang.
Apa dampaknya terhadap Masyarakat?
Saat ini, semakin banyak warga, terutama anak-anak, yang terkena infeksi saluran pernapasan akibat tingkat polusi udara yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, kampanye dan edukasi pemerintah harus lebih terlihat. Layanan masyarakat yang berkaitan dengan polusi udara juga saat ini belum ada secara masif dan polusi udara masih bukan menjadi isu prioritas. Penyadaran masyarakat terkait ancaman polusi udara perlu ditingkatkan, terutama pada tingkat komunitas dan akar rumput yang dapat menjangkau masyarakat di daerah. Sebab, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan dampak beragam, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut hingga menyebabkan kanker. Penyakit menular endemis yang biasa dihubungkan dengan kualitas udara (polutan/bahan pencemaran), antara lain, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit paru obstruktif kronis, dan pneumonia (radang paru-paru).
Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, jumlah kasus ISPA pada tahun 2016 sampai 2018 mencapai jutaan kasus. Rinciannya, terdapat 1.801.968 kasus pada 2016, lalu 1.846.180 kasus pada 2017, dan 1.817.579 kasus pada tahun 2018.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan, penyakit pneumonia (radang paru-paru) di DKI Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 19.973 kasus. Kemudian, penyakit tuberkulosis 26.854 kasus pada tahun yang sama.
Lalu, apa solusi yang sudah direncanakan?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bukan solusi tepat untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para aparatur sipil negara (ASN) mulai September mendatang untuk mengurangi polusi udara. Sistem kerja hibrida ini memungkinkan ASN DKI bekerja, baik secara WFH maupun WFO (work from office).
Trubus menilai penerapan WFH bukanlah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. “Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH,” kata Trubus, seperti dikutip dari Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Ia memberi contoh adanya imbauan penerapan WFH bagi para pekerja pada 5-7 September 2023 bertepatan dengan KTT Ke-43 ASEAN. Menurutnya, seolah WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung menyembuhkan suatu masalah.
Penerapan WFH ini jangan sekadar wacana tetapi harus dievaluasi dan berkesinambungan. Kalau ingin melaksanakan WFH pemerintah perlu juga merangkul semua pihak, termasuk swasta, dengan memberikan kompensasi maupun konsekuensi jika ada pelanggaran.
“Pergub 66 Tahun 2020 mengamanatkan kami untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh. ini amanat publik untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta,” ujar Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam konferensi pers pada Jumat (11/8).
Ia mengatakan perlu adanya langkah konkrit agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor menjalankan uji emisi secara masif, salah satunya dengan melakukan razia uji emisi.
“Kami akan godok mekanisme pembentukan Satuan tugas dengan Korlantas Polri, Polda Metro Jaya dan Dishub agar mempercepat pengendalian sumber emisi bergerak,” katanya.