Bulan: April 2020

1. Ukuran dan tingkat olahan a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (surfaced four side) yang termasuk  HS.4407: Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga  permukaannya menjadi rata dan halus. – berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih  dari 10.000 mm2. – berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang  tidak … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat; b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja; c. bahwa … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Pasal 1 – 5 Pasal 6 (1) Selain harus memenuhi kriteria teknis sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Produk Industri  Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (2) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi  atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  Surveyor … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 6 – 10

Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha untukmendukung efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dan untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian, perlu melakukan penyederhanaan perijinan ekspor produk industri kehutanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 – 5

Bab VI Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 11 (1) Penilaian K3 di Fasyankes dilakukan untuk evaluasi penyelenggaraan K3 di Fasyankes. (2) Penilaian K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal. (3) Penilaian internal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab … Baca Selengkapnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Bab 6 – 9